Selasa, 05 November 2013

Aset BPR Milik Pemerintah Daerah Capai Rp 16 Triliun

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Perhimpunan Bank-bank Milik Pemerintah Daerah (Perbamida), Fahmi Akbar, menuturkan, aset total Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara nasional mencapai Rp 16,3 triliun. Merujuk data hingga November 2012, anggota BPR milik pemerintah daerah berjumlah 286. Ia berharap, Munas Perbamida ketujuh ini semakin memperkokoh peran BPR untuk mendongkrak perekonomian daerah.

"Dari total aset itu, kredit yang tersalurkan sebesar Rp 12 triliun dan simpanan masyarakat mencapai Rp 10 triliun," kata Fahmi dalam sambutan pembukaan Munas Perbamida di Surabaya, Selasa, 22 Januari 2013.

Fahmi menjelaskan, munas kali ini mengusung tiga agenda mendesak yang segera mendapat respons pemerintah pusat. Pertama, mendesak untuk revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006. Kedua, mengawal proses transisi dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan berjalan baik. Ketiga, mendukung upaya penyusunan UU BUMD. Fahmi melihat belum banyak BPR milik pemda mengubah statusnya dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. "Dengan menyandang PT, tentunya BPR lebih profesional," ucapnya.

Lewat munas, Fahmi berharap Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan dukungan kepada BPR milik pemda untuk pengembangan UMKM. Hingga November 2012, CAR BPR milik pemda mencapai 29,79 persen, LDR sebesar 84,54 persen, NPL (gross) 6,74 persen, dan NPL (net) 4,06 persen. Hingga kini, secara nasional, pihaknya berhasil menjaring nasabah mencapai 3.648.768. Fahmi menyerukan setiap BPR agar lebih agresif menyalurkan dana bergulir lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga mampu menaikkan jumlah nasabah dan aset sekaligus.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap keberadaan BPR mampu meningkatkan akses kreditnya ke sektor UMKM. Dengan begitu, ia yakin mampu memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Soekarwo menganalogikan BPR sebagai tulang punggung untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah lewat penguatan peran UMKM. Ia berharap setiap pemda menambah modal usaha ke BPR dan menurunkan suku bunga di bawah 20 persen atau pada kisaran 12 persen. "Saya belajar ke BI, BPR dan UMKM ini adalah backbone-nya ekonomi daerah," kata Soekarwo.

DIANANTA P. SUMEDI
Sumber : http://www.tempo.co/topik/lembaga/405/Bank-Perkreditan-Rakyat-BPR
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

hubungi administrator untuk komentar.

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.