Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) dan Kantor Pusat Operasional (KPO)

Alamat KPNO : Jl. Raya Jalancagak No. 151 Kab. Subang Tlp. (0260) 472100 fax: (0260) 471186 (Lantai 2) Alamat KPO : Jl. Raya Jalancagak No. 151 Kab. Subang Tlp/Fax. (0260) 470151 (Lantai 1)

Kantor Cabang Cisalak

Alamat: Jl. Raya Cisalak No. 1 Cisalak Kab. Subang tlp. (0260) 480685 fax.(0260) 480659

Kantor Cabang Pagaden

Alamat: Kompleks Pagaden Plaza Blok H /7-8 Kecamatan Pagaden Tlp. (0260)450079 Fax. (0260)451468

Kantor Cabang Purwadadi

Alamat: Jl.Raya Purwadadi No.99 Kecamatan Purwadadi Tlp. (0260)7490678 fax. (0260)7490719

Kantor Cabang Pamanukan

Alamat: Jl.Husein Kertadibrata No.77 Kecamatan Pamanukan Tlp/Fax. (0260)551997

Tampilkan postingan dengan label PERBANKAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PERBANKAN. Tampilkan semua postingan

Rabu, 06 November 2013

Branchless Banking Dinilai Bukan Ancaman BPR

TEMPO.CO, Yogyakarta -  Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Teddy Alamsyah mengatakan layanan perbankan tanpa kantor (Branchless Banking) bukanlah ancaman bagi BPR. “Segmennya berbeda, BPR punya pasar sendiri,” katanya, Ahad 3 Oktober 2013.

Ia mengatakan nasabah BPR biasa berasal dari kalangan yang belum tersentuh layanan bank. Dalam melakukan transaksi perbankan, semisal menabung, kredit, dan transfer, kebanyakan mereka menginginkan cara praktis dan tak berbelit. “Bayar cicilan kami jemput,” kata dia, memberi contoh.

Sementara branchless banking, kata dia melanjutkan, sangat mengandalkan kemampuan menggunakan teknologi informasi. Sistem layanan perbankan tanpa kantor ini bisa diakses di antara lain melalui telepon genggam. Di sisi lain, masyarakat memang banyak yang telah menggunakan telepon genggam, bahkan untuk jenis yang canggih sekalipun. Namun, ia menilai, tak banyak yang memanfaatkan secara maksimal. “Lebih ke lifestyle,” katanya.

Menurut dia, layanan perbankan itu memang bagus. Namun seiring dengan perkembangan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan perangkat teknologi, manfaat branchless banking mungkin baru terasa 10 hingga 20 tahun ke depan.

Branchless Banking merupakan upaya dalam kerangka financial inclusion yang ditujukan untuk meningkatkan layanan keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Sejak Mei lalu, Bank Indonesia mengujicobakan layanan itu melalui unit perantara layanan keuangan di delapan provinsi. “Ini revolusi perbankan,” kata ekonomom senior dari Center for Information and Development Studies Umar Juoro di Yogyakarta, Jumat pekan lalu.

Ia mengatakan pasar branchless banking masih terbuka luas. Di Indonesia, hanya 20 persen warganya yang memiliki rekening bank. Sehingga layanan ini dinilai mampu memecahkan persoalan akses masyarakat pada perbankan. “Karena masih banyak area yang belum tergarap,” katanya.

Salah satu bank yang sejak beberapa waktu lalu melakukan uji coba layanan ini Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Head of Sales BTPN WOW! Donny Prasetya mengatakan layanan ini disebut BTPN WOW!. “Tak ada saldo awal, saldo minimum, dan biaya bulanan,” katanya. Sebaliknya, “Malah dapat bunga 4 persen.”

Ia mengatakan pada dasarnya semua orang melakukan transaksi keuangan. Misalnya saja membeli pulsa hingga membayar tagihan telepon, air, dan listrik. Namun jarang sekali yang memiliki rekening bank. Beberapa alasannya adalah proses layanan perbankan yang ribet, tak punya uang, hingga uang tabungan harus terpotong biaya bulanan.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, telepon genggam, persoalan-persoalan perbankan semacam itu diyakini bisa teratasi. BTPN WOW! berlangsung dengan adanya agen-agen yang bisa menjangkau pelosok. Mereka bisa membantu masyarakat membuka rekening hingga menyetor dan menarik uang tunai.

ANANG ZAKARIA

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/03/087526854/Branchless-Banking-Dinilai-Bukan-Ancaman-BPR

Selasa, 05 November 2013

Aset BPR Milik Pemerintah Daerah Capai Rp 16 Triliun

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Perhimpunan Bank-bank Milik Pemerintah Daerah (Perbamida), Fahmi Akbar, menuturkan, aset total Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara nasional mencapai Rp 16,3 triliun. Merujuk data hingga November 2012, anggota BPR milik pemerintah daerah berjumlah 286. Ia berharap, Munas Perbamida ketujuh ini semakin memperkokoh peran BPR untuk mendongkrak perekonomian daerah.

"Dari total aset itu, kredit yang tersalurkan sebesar Rp 12 triliun dan simpanan masyarakat mencapai Rp 10 triliun," kata Fahmi dalam sambutan pembukaan Munas Perbamida di Surabaya, Selasa, 22 Januari 2013.

Fahmi menjelaskan, munas kali ini mengusung tiga agenda mendesak yang segera mendapat respons pemerintah pusat. Pertama, mendesak untuk revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006. Kedua, mengawal proses transisi dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan berjalan baik. Ketiga, mendukung upaya penyusunan UU BUMD. Fahmi melihat belum banyak BPR milik pemda mengubah statusnya dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. "Dengan menyandang PT, tentunya BPR lebih profesional," ucapnya.

Lewat munas, Fahmi berharap Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan dukungan kepada BPR milik pemda untuk pengembangan UMKM. Hingga November 2012, CAR BPR milik pemda mencapai 29,79 persen, LDR sebesar 84,54 persen, NPL (gross) 6,74 persen, dan NPL (net) 4,06 persen. Hingga kini, secara nasional, pihaknya berhasil menjaring nasabah mencapai 3.648.768. Fahmi menyerukan setiap BPR agar lebih agresif menyalurkan dana bergulir lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga mampu menaikkan jumlah nasabah dan aset sekaligus.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap keberadaan BPR mampu meningkatkan akses kreditnya ke sektor UMKM. Dengan begitu, ia yakin mampu memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Soekarwo menganalogikan BPR sebagai tulang punggung untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah lewat penguatan peran UMKM. Ia berharap setiap pemda menambah modal usaha ke BPR dan menurunkan suku bunga di bawah 20 persen atau pada kisaran 12 persen. "Saya belajar ke BI, BPR dan UMKM ini adalah backbone-nya ekonomi daerah," kata Soekarwo.

DIANANTA P. SUMEDI
Sumber : http://www.tempo.co/topik/lembaga/405/Bank-Perkreditan-Rakyat-BPR

Jumat, 01 November 2013

Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPL terhadap Profitabilitas Bank

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangnya. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan bank yang bersangkutan. Pengukuran tingkat kesehatan bank harus dilakukan oleh semua bank baik bank konvensional maupun bank syariah karena terkait dengan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko.
Perkembangan metedologi penilaian kondisi bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank perlu di-review secara periodik untuk menyesuaikan kondisi terkini. Tujuannya adalah agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Dalam konteks inilah Bank Indonesia senantiasa melakukan perbaikan kembali terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan yang meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian kualitatif dan kuantitatif dan penambahan faktor penilaian. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank.
Analisis laporan finansial ( financial statement analysis ), khususnya mencurahkan perhatian kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial pada masa lalu, sekarang dan memproyeksikan masa yang akan datang. Analisis rasional merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial. Dengan kata lain, diantara alat-alat analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi pasar dibidang keuangan, adalah analisis ratio (financial ratio analysis). Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial. Rasio-rasio finansial umumnya diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio, rasio laverage, rasio aktivitas atau activity ratio, dan rasio keuntungan atau profitability ratio (Syafarudin alwi,1989, 95).
Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang biasa digunakan utnuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah ROE (Return on Equity) yaitu rasio yang menggamabarkan besarnya kembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan, ROA (Return on Assets) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.
Adapun variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank adalah CAR, FDR, BOPO, dan NPL.
1. CAR (Capital Adequacy Ratio)
Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut utnuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono , 2002: 573). CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).
2. FDR (Financing Deposit Ratio)
FDR adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukkan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan.
FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.
3. BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)
BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca.
Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bak dalam melakukan kegiatan operasi (Lukman D Wijaya, 2000, 120). Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.
4. NPL (Non Performing Loan)
NPL adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. NPL diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPL tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. 

Sumber  : http://pelatihanbank.wordpress.com/2012/12/22/pengaruh-car-fdr-bopo-dan-npl-terhadap-profitabilitas-bank/

BI: Kondisi Perbankan Indonesia Sehat Indikator rasio kecukupan modal (CAR) jauh di atas ketentuan BI.

VIVAnews - Bank Indonesia mencatat bahwa stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, dengan dukungan ketahanan industri perbankan dari berbagai tekanan ekonomi.

Gubernur BI, Agus Martowardojo, Selasa 8 Oktober 2013, mengungkapkan, saat ini kondisi perbankan Indonesia terpantau sehat, dengan indikator rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 17,89 persen, jauh di atas ketentuan BI sebesar delapan persen. Sementara itu, dari sisi kredit bermasalah (non performing loan) terjaga di level 1,99 persen pada Agustus 2013.

"Hasil, stress test baik dari sisi likuiditas, kredit maupun permodalan menunjukkan ketahanan industri perbankan yang kuat terhadap berbagai risiko perlambatan ekonomi," kata Agus di Gedung BI, Jakarta.

Di sisi lain, angka pertumbuhan kredit mulai menunjukkan perlambatan, meskipun pada Agustus 2013 masih cukup tinggi sebesar 22,2 persen year on year (yoy). Pertumbuhan kredit, terutama dipengaruhi adanya penarikan kredit dari komitmen sebelumnya, di samping itu pengaruh penghitungan nilai tukar.

"Ke depan, BI memperkirakan pertumbuhan kredit akan melambat, seiring dengan kenaikan suku bunga, perlambatan permintaan domestik, dan kebijakan makro prudensial yang ditempuh BI," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, mengatakan, dari hasil stress test yang dilakukan BI menujukkan perkembangan perbankan yang cukup solid. Bahkan, ia memperkirakan hingga akhir tahun, NPL masih di kisaran yang cukup rendah di bawah satu persen.

"Kami juga memahami kenaikan suku bunga, biasanya diikuti naiknya NPL. Dan dari hasil stress test bank per bank, menunjukkan secara umum NPL naik, tapi sedikit. Akhir tahun, NPL tidak tinggi, hanya nol koma sekian persen," ujarnya.

Namun, dia menambahkan, hasil pengujian tersebut juga menyebutkan, kenaikan NPL terutama terjadi pada kegiatan usaha yang tidak terlalu besar. Bukan ke industri yang besar, tapi ke industri yang kecil terutama UMKM.

"Tapi, kenaikan ini tidak mengkhawatirkan, ini kecil sekali kok. Tapi, kami tetap perhatikan, mungkin ada ekspor yang melambat, sehingga kinerja tidak baik," tegasnya. (art)
Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/450084-bi--kondisi-perbankan-indonesia-sehat

BI Terus Dorong Perkembangan BPR

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia akan terus mendorong perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi bank yang fokus pada kegiatan ekonomi di daerah dengan mendorong BPD menjadi bank pengayom (Apex Bank) BPR.
Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution saat peluncuran buku generik model Apex BPR dan buku model bisnis BPR di Jakarta, Senin.
Keberadaan BPD sebagai Apex Bank, lanjut Darmin sangat diperlukan bagi pengembangan BPR yang sangat terbatas kemampuan secara likuiditas dan aset.
"Bank Apex diperlukan karena kalo BPR memberikan kredit ke UMKM akan ada mismatch, sehingga perlu bank pengayom," katanya.
Keberadaan Apex Bank, lanjut Darmin sangat penting bagi pengembangan UMKM karena dengan BPR yang berkembang maka sektor UMKM akan terdorong untuk semakin maju.
"Bangsa ini tidak akan maju kalau UKM-nya tidak maju, karena jumlah penduduknya besar, dan itu tidak bisa dikerjakan perusahaan besar saja, yang bisa melakukan hanya UMKM," katanya.
Industri BPR yang maju, lanjut Darmin sejalan dengan kebijakan BI untuk meningkatkan keterkaitan keuangan yang diyakini bisa memperluas akses masyarakat ke perbankan.
Sementara itu, Direktur Kredit, UMKM dan BPR Bank Indonesia Edy Setiadi mengatakan peran BPR sampai saat ini di kredit mencapai lima persen dari total kredit dengan jumlah 8 juta rekening atau 23 persen dari total rekening kredit, sementara rekening penabung mencapai 3 juta dengan rata-rata tabungan Rp10 juta.
"Dengan kondisi seperti ini, sudah selayaknya BPR dipertahankan, dengan fokus pada usaha masyarakat di daerah," katanya.
Menurut Edy, sampai saat ini sudah 3 BPD yang menjadi Apex BPR, yaitu Bank Jatim, Bank Nagari dan Bank Kepri dan akan disusul BPD Kalsel yang memiliki
23 BPR binaan.
Ketua Harian Perbarindo Joko Suyanto mengatakan dengan adanya Apex BPR maka BPR merasakan memiliki induk yang menghubungkan dengan industri perbankan nasional sehingga tidak termarginalkan dalam mendorong ekonomi nasional. (sumber : http://www.antaranews.com)

Fakta Menarik Seputar Perkembangan BPR Konvensional di Indonesia Oleh : Andre Jayaprana dari

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha  mikro, kecil dan menengah. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berfungsi tidak hanya sekedar menyalurkan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi tetapi juga melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
Sebagaimana halnya dengan Bank Umum, masyarakat yang menyimpan dana di BPR juga  dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selama penempatan yang dilakukan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan LPS. Sebagai perbandingan, dari bulan Oktober 2012 hingga Maret 2013, jika LPS menjamin simpanan dalam rupiah pada Bank Umum dengan tingkat bunga 5,5% maka untuk BPR, LPS menjamin hingga tingkat bunga 8%. Hal ini membuat deposito berjangka yang ditawarkan BPR  memiliki tingkat bunga yang lebih menarik dibanding Bank Umum. Berikut ini beberapa fakta menarik seputar perkembangan BPR konvensional (non-syariah) di Indonesia berdasarkan data yang diolah dari statistik perbankan yang diterbitkan Bank Indonesia hingga Maret 2013.
Hingga akhir Maret 2013, kredit yang disalurkan oleh BPR konvensional mencapai 52,6 triliun rupiah sementara dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito (dana pihak ketiga) mencapai sekitar 45,5 triliun rupiah. Rata-rata kredit yang diberikan selama 6 bulan (Oktober 2012 hingga Maret 2013) sekitar 50,5 triliun rupiah sedangkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun rata-rata mencapai 44,6 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 6 bulan terakhir (hingga Maret 2013), BPR konvensional berhasil dengan baik menjalankan fungsi utama perbankan yaitu fungsi intermediasi. 
Tercatat ada sembilan provinsi di mana BPR konvensional berhasil menyalurkan kredit rata-rata di atas 1 triliun rupiah selama 6 bulan terakhir (hingga Maret 2013) yakni: Jawa Tengah (Rp. 11,39 triliun), Jawa Barat (Rp. 7,97 triliun), Jawa Timur (Rp. 5,92 triliun), Bali (Rp. 4,77 triliun), Lampung (Rp. 4,31 triliun), Kep. Riau (Rp. 2,51 triliun), D.I. Yogyakarta (Rp. 2,41 triliun), DKI Jaya (Rp. 1,06 triliun) dan Sumatera Barat (Rp. 1,05 triliun). Total penyaluran kredit di sembilan provinsi tersebut mencapai 82% dari total 50,5 triliun rupiah. Hal yang sama dalam hal penghimpunan dana di kesembilan provinsi tersebut melalui BPR konvensional hingga akhir Maret 2013 yang mencapai 38 triliun rupiah dari total sebesar 45,5 triliun rupiah. Ini membuktikan bahwa perputaran uang dan perekonomian yang diharapkan merata ke seluruh pelosok Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa, Bali, Sumatera, dan sekitarnya.
Dari total 1.653 BPR konvensional di Indonesia yang tercatat pada statistik Bank Indonesia, sebanyak 1.277 BPR berada di kesembilan provinsi tersebut di atas. Untuk soal kemampuan BPR dalam penghimpunan dana maka Lampung dan Kep. Riau sepertinya menjadi jagonya. Dengan jumlah hanya 26  BPR pada akhir Maret 2013, Lampung berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 3,29 triliun sementara Kep. Riau yang tercatat  memiliki 40 BPR berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 2,74 triliun. Bandingkan dengan Jawa Tengah dengan 259 BPR yang menghimpun dana Rp 10,69 triliun atau Jawa Timur dengan 331 BPR yang menghimpun dana sebesar Rp 4,98 triliun.
Dari segi jumlah debitur pada akhir Maret 2013, maka Jawa tengah (816.778 rekening), Jawa Barat (746.516 rekening) dan Jawa Timur (666.656 rekening)  mengakumulasi 68,85% total debitur BPR konvensional di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan kredit sangat tinggi di ketiga provinsi tersebut.
Kep. Riau menunjukkan kondisi yang berbeda dari delapan provinsi lainnya yang tersebut di atas karena hingga akhir Maret 2013, penghimpunan dana melebihi penyaluran kredit. Dengan jumlah deposito sebanyak 13.401 rekening pada akhir Maret 2013, dana yang berhasil dihimpun dari instrumen ini mencapai Rp 2,35 triliun. Bandingkan dengan Jawa Tengah yang memiliki 141.598 rekening deposito (33,37% dari total rekening deposito BPR konvensional secara nasional) yang hanya berhasil menghimpun Rp. 6,02 triliun.
Rata-rata suku bunga kredit dalam mata uang rupiah Bank Umum dalam 6 bulan yang berakhir pada Maret 2013 untuk kredit modal kerja sebesar 11,54%, kredit investasi sebesar 11,27%  dan kredit konsumsi sebesar 13,43%. Sedangkan pada BPR: kredit modal kerja sebesar 30,91%, kredit investasi sebesar 26,76%  dan kredit konsumsi sebesar 25,97%.
Pada bulan Desember 2012 lalu, Bank Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Disebutkan secara bertahap hingga tahun 2018, Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada UMKM atau tidak langsung melalui kerjasama pola executing, channeling atau secara sindikasi. Pembiayaan tidak langsung dapat dilakukan antara lain melalui BPR.
Menyimak statistik perbankan BPR konvensional hingga Maret 2013 dan keberhasilan BPR dalam melakukan fungsi intermediasi, masih terbuka luas kesempatan bagi Bank Umum untuk melakukan channeling melalui BPR. Keuntungan yang diperoleh oleh Bank Umum melalui  cara tersebut antara lain adalah dapat mengandalkan BPR dalam infrastruktur serta pengalamannya menilai resiko kredit debitur UMKM, yang selama  ini mungkin belum didalami oleh Bank Umum. Dalam jangka panjang dengan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tersebut, diharapkan dapat menekan suku bunga kredit BPR konvensional karena semakin meningkatnya supply dan kemudahan akses dana dari Bank Umum melalui penyaluran kredit langsung atau tidak langsung kepada UMKM tersebut. 

Sumber : http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/05/24/fakta-menarik-seputar-perkembangan-bpr-konvensional-di-indonesia-562899.html 

Bank Jabar Resmi Jadi Pengendali BPR Jalancagak

INILAH.COM, Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) resmi menjadi pemegang saham pengendali PD BPR LPK Jalancagak Subang.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, Minggu (7/10/2012), perseroan telah menjadi saham pengendali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LPK Jalancagak Kabupaten Subang, dengan komposisi kepemilikan saham 51%.

Langkah ini dilakukan perseroan dalam rangka pengembangan BPR milik bersama Pemda Provinsi dan Kabupaten Jawa Barat-Banten. Serta dalam rangka membantu pemerintah daerah kabupaten terkait untuk menggerakkan perekonomian rakyat.

Adapun komposisi kepemilikan sejak terjadinya pengambilalihan tersebut adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 6 miliar saham (20%), Pemerintah Kabupaten Subang 8,7 miliar (29%), dan BJBR 15,3 miliar (51%). Kepemilikan ini efektif sejak diterbitkannya surat Bank Indonesia (BI) tertanggal 28 September 2012. BPR Jalancagak memiliki aset senilai Rp83,704 miliar.